NUNUKAN – Dua dari tujuh tuntutan mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Nunukan, Selasa (6/9/2022), Memberantas mafia BBM dan Pengawasan terhadap pendistribusian Gas LPG bersubsidi mendapat perhatian prioritas dari lembaga wakil rakyat di daerah ini untuk segera ditindak lanjuti.
Begitu dipastikan Ketua DPRD Nunukan, Rahma Leppa usai menemui dan mendengarkan tuntutan para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Nunukan (AMANKAN) yang berunjuk rasa saat itu.
Langkah awal yang akan dilakukan DPRD dalam mengakomodir tuntutan dimaksud, menurut Rahma pihaknya segera menyurati dan memanggil dinas terkait. Dalam hal ini Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Nunukan (DKUMKP).
“Sebagai wakil rakyat, kami (DPRD Nunukan) akan menampung aspirasi dari mahasiswa dan akan melanjutkan kepada Pemerintah,” tegas Rahma.
Menjelaskan terkait tuntutan lainnya, di antaranya pembangunan akses jalan dari Desa Mansalong ke Desa Beringin, menurut Rahma, kegiatan tersebut merupakan wewenang Provinsi Kalimantan Utara. Namun dipastikan DPRD Nunukan tetap mengoordinasikannya kepada Pemprov Kaltara.
DPRD Nunukan juga memastikan akan merekomendasi penolakan kenaikan harga BBM seperti yang disuarakan mahasiswa. Mendukung terhadap penolakan kenaikan Harga BBM Bersubsidi seperti yang disuarakan mahasiswa, langkah awal DPRD Nunukan menindaklanjuti aspirasi tersebut meminta Pemerintah Daerah menindak tegas kepada Oknum-oknum yang mengambil keuntungan pribadi di sektor migas dan pertambangan dengan mengeluarkan kebijakan secara transparan.
“DPRD juga meminta kepada Pemerintah Daerah melakukan pengawasan secara berkala terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) untuk mencegah terjadinya kelangkaan BBM di Kabupaten Nunukan dengan membentuk Satgas Pengawasan BBM dan LPG bersubsidi,” tegas Rahma.
Tuntutan pembentukan forum CSR yang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap 30 perusahaan yang beroperasi di daerah ini, masih menurut Ketua DPRD Nunukan ini, mereka akan mendesak forum dimaksud melaksanakan realisasi kewajiban pembayaran CSR.
Terkait tuntutan pembangunan jalan menuju Kampus Politeknik Negeri Nunukan (PNN), DPRD berjanji akan mengawal Perencanaan Anggaran 2023 dalam rangka Percepatan Pembangunan Jalur Kampus Politeknik Kabupaten Nunukan tersebut
Terakhir, DPRD Nunukan akan Menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Terkait Kelangkaan gas LPG 3 Kg dan Pengawasan BBM Subsidi dengan mengundang Instansi terkait. (DEVY/DIKSIPRO).