NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan bersuara bulat menyetujui Laporan Keuangan Pemkab Nunukan untuk Tahun Anggaran 2020. Kesepakatan itu disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Hamsing, S,Pi dalam Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang digelar Senin, (12/7).
Dikatakan Hamsing, pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020 tersebut diselenggarakan setelah adanya laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fokus pembahasan lebih menitik beratkan pada evaluasi kinerja dan keuangan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2020.
“Tahapan yang sudah kita lalui, merupakan penjabaran dari PP No 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil pembahasan baik tim Banggar dan TAPD Pemkab Nunukan memastikan realisasi pendapatan dari APBD 2020 yang secara keseluruhan mencapai 96,46 persen, serta realisasi belanja sebesar 91, 68 persen,” kata Hamsing.
Kendati menyetujui Laporan Keuangan Pemkab Nunukan tersebut, namun pada Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa didampingi Wakil Ketua I DPRD Nunukan Saleh, SE dan Wakil Ketua II Burhanuddin, S,HI, MM tersebut DPRD tetap memberikan sejumlah catatan bagi Pemkab Nunukan.
Masih tingginya ketergantungan Pemkab Nunukan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat, menjadi catatan utama dari lembaga wakil rakyat terhadap sumber pendapatan keuangan daerah ini.
“Sudah saatnya Pemda Nunukan mencoba menggali potensi yang dapat berkontribusi bagi PAD Nunukan. Diantaranya melalui perkebunan kelapa sawit, budidaya rumput laut dan bidang usaha lainnya,” ucap Hamsing.
Soal pemerataan pembangunan yang dapat menyentuh sejumlah wilayah di pedalaman juga menjadi masukan DPRD pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan. Termasuk masih minimnya capaian OPD dalam menjabarkan visi misi Bupati Nunukan dan Wakil Bupati Nunukan.
“Realita di lapangan, kualitas pendidikan kita masih rendah, angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi serta pelayanan kesehatan yang belum maksimal,” ungkap Hamsing.
Selebihnya DPRD Nunukan meminta agar setiap adanya temuan oleh BPK dan DPRD agar dijadikan acuan dan perhatian Pemerintah Daerah untuk perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
Paripurna dihadiri langsung Bupati Nunukan Hj Asmin Laura, SE,. MM,. PhD didampingi Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, SE,. M.Si dan diikuti sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Nunukan. (DIA/DIKSIPRO)