NUNUKAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Nunukan terpaksa menunda penyuntikan vaksin tahap II kepada masyarakat dan pegawai pemerintah yang seharusnya sudah mendapatkan vaksinansi tahap II tersebut.
Menurut Surveilan dan Imunisasi pada Dinkes Kabupaten Nunukan, Nurmia penundaan terjadi akibat persediaan vaksin Dinkes di gudang farmasi telah habis dan harus menunggu pasokan dari pusat.
“Persediaan vaksin Dinkes di gudang farmas sudah tidak ada. Belum bisa dipastikan, kapan permintaan vaksin untuk Nunukan dikirim oleh pemerintah pusat,” terang Nurmia.
Namun menurut Nurmia Pemkab Nunukan sudah menyurati Kementrian Kesehatan di Jakarta untuk permintaan drooping vaksin ke daerah ini. Yang diminta, lanjut Nurmia, bukan saja untuk kebutuhan vaksin tahap II yang sduah memasuki interval yang ditetapkan. Tapi termasuk juga kebutuhan vaksin tahap I yang masih banyak belum diperoleh masyarakat.
Kekosongan vaksin di Nunukan ini tentunya tidak berbanding lurus dengan tingginya antusias masyarakat yang ingin mengikuti vaksin. Semua kegiatan vaksin massal baik yang diselenggarakan Dinkes maupun TNI – Polri di selalu ‘dibanjiri’ banyak orang untuk mendapatkan disuntikan vaksin..
Capaian vaksinasi dalam upaya mengendalikan pandemi Covid-19 di Kabupaten Nunukan memang tergolong masih sangat rendah. Baru mendekati angka 10 persen dari jumlah sasaran penduduk berusia antara 9 hingga 60 tahun keatas. Atau tepatnya, hingga memasuki minggu ke 30 ditahun 2021 ini vaksinasi baru diterima oleh 18.575 jiwa penduduk Kabupaten Nunukan.
“Angka pencapaian itu masih sangat rendah karena persediaan vaksin yang diterima oleh Pemkab Nunukan, dalam hal ini Dinas Kesehatan, dari pemerintah pusat memang masih sedikit,” terang Nurmia.
Hingga saat ini, vaksinasi tahap II yang baru bisa terselenggara untuk masyarakat hingga akhir bulan Juli 2021 ini adalah yang menggunakan vaksin stok milik TNI-Polri dengan pencapaian sasaran telah terlaksana sebanyak 7.421 jiwa.
Dijelaskan Nurmia kuota persediaan vaksin yang dimiliki TNI-Polri memang tersendiri dengan kuota stok yang dimiliki Dinas Kesehatan walaupun penyimpanannya sama-sama di gudang farmasi milik Pekab Nunukan.
Vaksinasi tahap II yang dilaksanakan TNI – Polri, dengan sasaran masyarakat umum saat ini memang mulai dilaksanakan pada beberapa tempat hingga beberapa waktu kedepan karena memang memiiliki persediaan tersendiri.
Antusias masyarakat di kabupaten Nunukan mengikuti kegiatan vaksinsi dipastikan merupakan kesadaran sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hal tersebut dikarenakan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kondisi pandemi Covid-19 belakangan ini.
Namun hingga saat ini Pemkab Nunukan memang belum menerapkan persyaratan kelengkapan sertifikasi vaksin untuk masyarakat pelaku perjalanan keluar daerah kecuali kewajiban rapid antigen. Kebijakan tersebut diakui karena memang masih rendahnya pencapaian vaksinasi kepada sebagian besar masyarakat. Namun dipercaya pula bahwa kebijakan tersebut akan ‘berbeturan’ dengan aturan beberapa daerah tujuan yang telah menerapkan persyaratan sertifikat vaksin tersebut.
“Kebijakan itu menjadi dilematis ketika daerah tujuan mengharuskan sertifikat vaksin. Maka pilihan yang harus ditentukan masyarakat adalah menerima program vaksin atau menunda perjalanan mereka,” ujar Nurmia.(BIAZ/DIKSIPRO)