NUNUKAN – Sidang Paripurna DPRD Nunukan tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2024 jadi bermasalah. Setelah Ketua di lembaga wakil rakyat daerah tersebut, Rahma Leppa memastikan tidak menyetujui perlaksanaan kegiatan yang digelar pada Rabu (26/3/2025) itu.
Alasannya, selaku Ketua Rahma Leppa ternyata tidak mendapat konfirmasi terkait akan dilaksanakannya LKPJ dimaksud. Berarti, secara otomatis dia tidak pernah menandatangani surat undangan kegiatan digelar untuk seluruh anggota DPRD Nunukan.
“Sebagai Ketua, saya mempertanyakan adanya surat undangan yang mencantumkan nama dan tandatangan saya untuk anggota DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna tersebut. Padahal saya tidak pernah menandatangi surat undangan tersebut,” tegas Rahma Leppa saat dikonfirmasi Rabu (02/04/2025) sore.
Selain dipastikan telah terjadi penyalahgunaan wewenang, penolakan terhadap kegiatan paripurna yang terselenggara didasari bahwa pada saat bersamaan, anggota DPRD Kabupaten Nunukan sedang dalam masa reses yang dimulai pada tanggal 21 Maret 2025 dan baru akan berakhir pada tanggl 26 Maret 2025. Karenanya, dia mempertanyakan urgensi pelaksanaan LKPJ Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2024 tersebut di tengah masa reses anggota DPRD.
Menurutnya, saat itu masih masa reses anggota DPRD Nunukan. Kenapa harus buru-buru diselenggarakan sidang paripurna. Sebab jika kegiatan reses tidak dituntaskan maka akan ada pengembalian anggaran SPPD kegiatan yang tengah berjalan,” ujar Rahma Leppa.
Seperti diketahui, pada Rabu (26/3/2025) lalu, Bupati Nunukan Irwan Sabri telah memaparkan LKPJ Tahun Anggaran 2024 dalam sebuah Rapat Paripurna di Kantor DPRD Nunukan.
Kegiatan tersebut sebelumnya sempat mengalami penundaan lantaran belum mencapai kuorum yang membuat peserta rapat termasuk Forkopimda memilih meninggalkan ruangan sidang acara digelar. Namun kemudian Sidang Paripurna tersebut tetap diselenggarakan tanpa kehadiran anggota Fraksi Partai Hanura. (ADHE/DIKSIPRO)