NUNUKAN – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nunukan memang bukan partai politik pengusung pasangan pimpinan daerah pemenang Pilkada Kabupaten Nunukan tahun 2024 lalu. Namun, sebagai parpol dengan perolehan jumlah kursi terbanyak kedua, kader PKS melalui fraksi yang terbentuk di DPRD Kabupaten Nunukan, tentunya memiliki power kuat yang dapat mewarnai terselenggaranya kebijakan Pemerintahan.
Diketahui, dengan perolehan 5 kursi di DPRD Kabupaten Nunukan melalui perhelatan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) tahun 2024 lalu, partai politik berbasis Islam ini di Nunukan menjadi peserta Pileg pemenang kedua dengan perolehan lima jumlah kursi setelah Partai Hanura yang menjadi pemenang pertamanya memperoleh jumlah kursi satu lebih banyak.
Atas hasil tersebut ,Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kabupaten Nunukan kemudian mempercayakan kepada salah seorang kader terbaik mereka, pada periode kali ini juga terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Nunukan, untuk menduduki jabatan Wakil Ketua I pada lembaga wakil rakyat di Kabupaten Nunukan, Arpiah, ST.
Sebagai salah satu parpol di luar pemerintahan berkuasa, selanjutnya bagaimana sikap PKS, dalam menentukan arah kebijakan politik mereka selama lima tahun kedepan. Terutama pada peran dan tanggung jawab yang berhubungan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di daerah ini.
Mewakili partai politiknya, Arpiah yang juga Sekretaris DPD PKS Nunukan itu memberikan penjelasan, hahwa sikap mereka tentu saja selaras dengan Keputusan Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD). Ketika menjadi parpol yang berada ‘di luar’ maka akan tetap melakukan check and balances terhadap pemerintahan.
“Kendati bukan bagian dari parpol pendukung, selama kebijakan yang dilaksanakan pemerintah kita sejalan pada kepentingan rakyat, PKS tidak akan ‘mengganggu’. Bahkan kami akan suport,” tegas Arpiah.
Namun, jika ternyata kebijakan pemerintah ada yang tidak sejalan dengan keinginan rakyat, terutama rakyat kecil, lanjutnya lagi, maka PKS akan hadir untuk memberikan tausiyah atau mengingatkan. Demi bangsa, negara dan daerah.
“Konteksnya lebih pada istiqomah sebagai kekuatan penyeimbang. Kita kan tidak mengenal oposisi. Tapi jika boleh meminjam istilah kata tersebut, maka kami sebagai oposisi yang kritis dan konstruktif,” terangnya lagi.
Ditanyakan apakah pada kesempatan berikut PKS dimungkinkan menjadi partai politik yang akan bergabung bersama-sama dengan partai politik lain yang telah mengantarkan pasangan calon yang didukung sukses sebagai pemimpin daerah periode 2025-2030.
Lantaran tawaran yang datang dimunginan karena mempertimbangkan PKS di Kabupten Nunukan sebagai partai politik yang memiliki basis fanatis dengan jumlah masa yang signifikan. Terbukti dengan raihan kursi terbanyak kedua di lembaga wakil rakyat pada pelaksanaan Pileg tahun 2024 lalu.
Kendati menilai masih terlalu dini membicarakan hal tersebut, apalagi diinternal mereka sendiri belum ada pembicaraan yang mengarah kesana. Namun jika tetap diinginkan memberikan jawaban, menurut Arpiah hal itu biasanya tergantung bagaimana nantinya langkah-langkah Bupati terpilih dalam membangun komunikasi dengan seluruh partai politik yang ada, termasuk PKS. (ADHE/DIKSIPRO)