TANJUNG SELOR – Agar setiap program benar‑benar bermanfaat bagi rakyat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus menyempurnakan sistem pertanggungjawaban kinerja. Langkah nyatanya lewat Bimbingan Teknis bagi penilai internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / AKIP tahun 2026, yang dibuka Sekretaris Daerah H. Denny Harianto di Hotel Luminor, Kamis (11/6).
Dalam arahannya, Sekprov menegaskan: evaluasi AKIP bukan sekadar urusan surat‑menulis atau rutinitas tahunan, melainkan alat utama untuk menjamin pemerintahan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata.
“Jangan jadikan hanya tugas administrasi — jadikan instrumen kendali mutu agar hasil kerja pemerintah benar‑benar dirasakan masyarakat,” ujarnya tegas.
Seiring harapan publik yang makin tinggi, birokrasi dituntut lebih transparan, efisien, dan terukur. Di sinilah peran penilai menjadi sangat penting: mereka bertindak sebagai penggerak perbaikan berkelanjutan.
Lewat pelatihan ini, para evaluator dibekali pemahaman baru tentang kebijakan, cara kerja, alat ukur, dan teknik penilaian terbaru. Tujuannya agar hasil pemeriksaan objektif dan rekomendasinya berguna serta bisa langsung diterapkan.
Denny juga menyampaikan penghargaan kepada Kementerian PAN‑RB dan BPSDM Kaltara atas dukungan penyelenggaraan pelatihan ini.
Ia mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk bersatu pandang dan bersinergi dalam melaksanakan evaluasi yang seragam dan konsisten.
Kunci keberhasilan terletak pada kesamaan pemahaman dan kemampuan yang setara di seluruh wilayah.
Dengan peningkatan mutu penilai, diharapkan kualitas akuntabilitas dan pelayanan publik di Kalimantan Utara makin meningkat dari tahun ke tahun.
Semua upaya ini ditujukan agar pemerintahan makin rapi, terbuka, dan benar‑benar berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.(dkisp/ADV)
✅ 10 alinea, gaya bahasa lebih hidup, padat, dan mudah dibaca.
Apakah versi ini sudah sesuai kebutuhanmu?