NUNUKAN – Kamis (2/6/2022) lalu, Pemkab Nunukan menerima 22 aset hibah dari Balai Prasarana Permukiman (BPP) Wilayah Kalimantan Utara (Kaltara). Nilai seluruh aset yang diterima tersebut sebesar Rp. 69,1 Milyar.
Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura, S.E., M.M., Ph.D., menegaskan, aset hibah yang diterima terbagi dari beberapa sektor. Sektor Sanitasi, Sektor Air Minum dan Sektor pengembangan Kawasan Pemukiman
Berdasar data yang diperoleh media ini, pada Sektor Sanitasi diperoleh 3 aset dengan jumlah nilai sebesar Rp. 14.340.826.500.
Berikut, pada Sektor Air Minum, dengan jumlah sebanyak 12 aset, perhitungan nilai rupiahnya sebesar Rp31.203.069.000. Sedangkan 7 aset yang yang diterima dari Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman, total nilainya sebesar Rp. 23.654.537.000.
Memberikan tanggapan terkait adanya hibah aset dari BPP Kaltara untuk Kabupaten Nunukan tersebut, menurut Laura, pembangunan di daerah ini memang merupakan program dan tanggung Pemkab Nunukan.
Namun tidak tertutup kemungkinan pelaksanaan pembangunan di daerah juga mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kita (Kabupaten Nunukan), memang kekurangan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Maka dukungan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltara,” kata Laura.
Selain 22aset yang telah dihibahkan, masih menurut Bupati Nunukan ini, ada juga aset dari Sektor Prasarana Strategi yang akan diserah terimakan pemanfaatan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltara.
“Ada juga dari Sektor Prasarana Strategis. Berupa paket pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah,” lanjutnya.
Dari sektor ini, tercatat 9 sekolah di Kabupaten Nunukan yang akan menerima manfaat yang pelaksanaannya diserah terimakan kepada Pemkab Nunukan dengan total nilai sebesar Rp. 41.878.457.000.
Adanya hibah aset serta penyerahan pekerjaan kepada daerah dimaksud, Laura berharap sinergi dan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah provinsi terus berjalan baik.
“Pemda (Nunukan) tentunya membutuhkan bantuan pendanaan pembangunan infrastruktur. Baik dana yang bersumber dari APBN maupun dari Pemerintah Provinsi. Terutama pada sarana prasarana vital, seperti fasilitas kesehatan dan sekolah,” imbuh Bupati. (INNA/DIKSIPRO)