NUNUKAN – Menyikapi berbagai isu yang belakangan berkembang semakin marak di tengah masyarakat di daerah ini, Forum Masyarakat Lintas Etnis (Formaline) Kabupaten Nunukan, Selasa (23/9/2025) menggelar sebuah kegiatan diskusi umum yang melibatkan berbagai elemen di tengah masyarakat.
Forum diskusi yang dikemas melalui kegiatan coffee morning mengangkat tema “Merawat Kebhinekaan, Merajut Etnis Bersatu” yang digelar di Pendopo Paguyuban Keluarga Warga Jawa (Pakuwaja) Kabupaten Nunukan di Jl Bukit Cinta, Kelurahan Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan tersebut selain dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga melibatkan pimpinan berbagai etnis, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kepemudaan yang ada di daerah ini.
Ketua Formaline Kabupaten Nunukan, Sumari mengatakan, inisiatif kegiatan diskusi yang digelar sebagai tindak lanjut oleh organisasi yang dipimpinnya setelah mengindikasi adanya semacam skeptisisme yang berkembang di tengah masyarakat terkait transparansi penanganan penegakan hukum pada beberapa perkara pelanggaran hukum yang terjadi di daerah ini.
”Penanganan beberapa kasus hukum tidak dilakukan secara transparan, ada juga yang malah mengendap. Nah , akumulasi dari itu semua bisa menimbulkan kejengkelan dan berakibat pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap komitmen profesionlisme penanganannya,” kata Sumari.
Pada sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung, sejumlah perkara hukum cukup mencolok terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan, diungkap oleh beberapa undangan yang hadir. Yang menyoaal penanganan hukum sejumlah perkara hukum justru dinilai menimbulkan tanda tanya dan berbagai spekulasi negatif di tengah masyarakat.
Asumsi yang berkembang, menurut Sumari tidak terhindarkan telah menjelma menjadi isu-isu miring di tengah publik yang oleh pihak terkait tentunya tidak boleh diabaikan begitu saja atau pura-pura tidak mendengarnya.
”Kalau dibiarkan dan terus berlanjut, akan menimbulkan ketidak percayaan di tengah masyarakat terkait soal penegakan hukum di wilayah kita ini,” ujar Sumari.
Menjadi alasan yang melatarbelakangi sehingga forum diskusi ini diinisiasi oleh Formaline Nunukan untuk tujuan mengingatkan sekaligus partisipasi pandangan kepada semua pihak. Terutama institusi yang terkait langsung dalam hal penanganan penegakan hukum. Agar langkah-langkah penanganan yang dilakukan tidak berakibat pada munculnya penafsiran-penafsiran keliru atau kesimpulan publik yang berbeda-beda.
Ketua Formaline Nunukan ini juga menegaskan, bahwa dampak dari penanganan hukum yang tidak transparan, membuat turunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum, munculnya spekulasi dan informasi palsu serta potensi kesenjangan dan ketidakadilan sosial.
”itu dikarenakan masyarakat tidak lagi menganggap hukum akan setara bagi semua warga negara. Selain dapat menghambat pertumbuhan ekonomi juga akan merusak citra institusi penegak hukum,” kata Sumari.
Sebelumnya dalam sambutan yang diberikan pada awal acara, Bupati Nunukan Irwan Sabri yang kehadirannya diwakili pejabat Asisten I, Munir, baik secara pribadi maupun atas nama Pemerintah Daerah mengapresiasi Formaline Nunukan serta menymbut baik kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka turut menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian masyarakat Kabupaten Nunukan.
“Mari kita perkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang tentunya akan menghasilkan stabilitas nasional dan ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan” kata Bupti. (ADHE/DIKSIPRO)