TANJUNG SELOR – Gerakan pemerintahan terbuka di Kalimantan Utara makin maju pesat. Setiap tahun, semakin banyak badan publik bersedia ikut serta dalam pemantauan dan penilaian keterbukaan informasi yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Kaltara.
Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Monev 2026 dibuka Ketua KI Kaltara, Fajar Mentari, mewakili Gubernur. Acara digelar serentak: sebagian di Gedung Perpustakaan Provinsi untuk wilayah Bulungan, sebagian lagi secara daring dari Kantor KI di Gedung Gadis, Kamis (11/6).
Ini kali ketiga kegiatan berlangsung sejak KI berdiri tahun 2018 — dan grafik partisipasi terus naik nyata. Tahun 2024 baru 43,9 % ikut serta; satu tahun kemudian melonjak hingga 79,6 % atau 204 dari 256 lembaga sasaran.
“Angka ini bukti kesadaran tumbuh: informasi adalah hak warga, dan kunci tata kelola yang bersih,” ujar Fajar.
Jangkauan pun terus diperluas bertahap: awal hanya instansi daerah, lalu ditambah lembaga pemilu pada 2025; dan tahun 2026 masuk pula badan publik vertikal, agar pengawasan berjalan lebih merata sesuai amanat UU Nomor 14/2008.
Prestasi mulai terlihat nyata: BKAD menempati peringkat pertama tahun 2024; sedangkan Dinas Kesehatan masuk tahap akhir penilaian dan mendapat predikat “Menuju Informatif” pada 2025.
Keberhasilan ini diharapkan menjadi contoh sekaligus dorongan agar setiap instansi makin rapi dalam menyajikan data dan layanan informasi.
Penyelenggaraan hibrida tahun ini juga mempermudah akses dan keikutsertaan dari berbagai wilayah.
Semua langkah ini bertujuan agar keterbukaan tidak hanya menjadi aturan, melainkan budaya kerja yang nyata dan berkelanjutan.
Tujuannya satu: memperkuat kepercayaan masyarakat melalui pemerintahan yang transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. (dkisp/ADV)