NUNUKAN – Suasana Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI Partai Golkar Kabupaten Nunukan yang digelar Rabu (29/7/2026) berubah ricuh dan memanas. Situasi tak terkendali memaksa pihak kepolisian turun melakukan pengamanan khusus terhadap Ketua DPD Partai Golkar setempat, Sitti Raudah atau akrab disapa Cici, menyusul protes keras sejumlah pengurus kecamatan yang merasa diberhentikan secara sepihak.
Keributan bermula saat panitia pelaksana tak mengizinkan sejumlah Ketua Pengurus Kecamatan (PK) hadir dan menggunakan hak suaranya, dengan alasan kepengurusan mereka sudah dibubarkan oleh DPD Tingkat II. Langkah ini dinilai kubu yang dirugikan sebagai rekayasa licik untuk melancarkan jalan Cici kembali memimpin periode 2026–2031, sekaligus mematikan peluang kandidat lawan, Anto Bolokot.
Giso Andreas, Ketua Pengurus Kecamatan Lumbis Ogong, mewakili kelompok yang dipandang tak terakomodir meluapkan kekecewaannya. Ia menegaskan mereka masih sah memegang jabatan berdasarkan SK yang diterbitkan DPD dan tercatat resmi dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
“Kami adalah pengurus sah dengan masa bakti yang masih berlaku. Kenapa tiba-tiba DPD keluarkan mandat baru untuk pengurus lain yang justru mengarahkan dukungan ke Cici? Ini jelas kecurangan dan konspirasi untuk menjegal Anto Bolokot yang diprediksi mampu melengserkan petahana,” tegas Giso dengan nada emosional.
Menurutnya, pergantian pengurus di wilayah Sebatik dan Kabudaya dilakukan mendadak tanpa koordinasi sama sekali, semata-mata demi memuluskan ambisi kekuasaan.
Menanggapi tuduhan itu, Sitti Raudah membantah tegas segala tudingan kecurangan. Ia menjelaskan evaluasi terhadap 13 pengurus kecamatan justru sudah dimulai sejak tahun 2024 pasca Pemilihan Legislatif, bukan dilakukan mendadak jelang Musda.
“Semua langkah ini sudah sesuai prosedur dan aturan partai. Kami melakukan evaluasi kinerja pasca Pileg. Ada yang tak mampu menggalang massa, tidak loyal, melanggar aturan, hingga ada pengurus yang sudah meninggal dunia. Contohnya wilayah Sebatik yang dulunya basis suara kuat Golkar, tapi anjlok drastis karena pengurus justru mendukung kandidat lain,” papar Cici.
Ia memastikan pihaknya memiliki bukti lengkap pelanggaran yang dilakukan. Soal alasan tak ada koordinasi, Cici mengakui sudah berupaya menghubungi pihak terkait, namun sebagian besar tak bisa dijangkau sehingga langkah kebijakan harus diambil demi ketegasan organisasi.
Perbedaan pandangan yang tak menemukan titik temu memuncak menjadi adu mulut sengit. Saat panitia bersikeras hanya mengakui peserta yang sudah diverifikasi, kelompok yang memprotes berkeras menyatakan Musda tak sah jika menyingkirkan mereka yang masih tercatat resmi di Sipol.
Ketegangan memuncak saat massa yang tak diizinkan masuk mulai merangsek paksa menuju ruang sidang dan mendekati posisi duduk Sitti Raudah. Teriakan protes bergema, bahkan salah satu pengurus kecamatan yang dicopot jabatan tak segan membanting meja sebagai wujud kemarahan.
Melihat situasi kian tak terkendali, Sitti Raudah akhirnya meminta bantuan aparat kepolisian yang sejak awal sudah bersiaga di lokasi untuk segera melakukan langkah pengamanan. Termasuk pengawalan saat dirinya bermaksud keluar meninggalkan ruang tempat acara setelah membubarkan kegiatan Musda. (ADHE/DIKSIPRO)