Tiga Fraksi di DPRD Nunukan Harapkan Pemda Tingkatkan PAD
Fraksi PKS Absen Menanggapi LPj Bupati Untuk Pelaksanaan APBD Tahun 2022
NUNUKAN – Senin (10/7/2023) Tiga dari empat Fraksi di DPRD Nunukan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Gerakan Karya Pembangunan dan Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional menyampaikan tanggapannya masing-masing terhadap Nota Pengantar Bupati Nunukan untuk Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.
Satu Fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dinyatakan absen pada Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 tersebut.
Melalui juru bicaranya Robinson Totong, Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi adanya kenaikan realisasi pendapatan dari target Rp. 1.275.324.308.341 menjadi Rp. 1.302.632.345 atau 102 persen hal itu menunjukkan Pemda Nunukan bekerja dan berjalan secara real dan arah yang benar, sehingga pihaknya akan terus mendorong.
“Ini yang kita harapkan, agar PAD kita terus dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun,” kata Robinson Totong.
Namun dia juga menyebutkan, sebenanrnya masih banyak sektor berpotensi untuk meningkatkan PAD namun belum tersentuh secara maksimal. Diantaranya retribusi warung / rumah makan, pajak atau izin bangunan. Memberikan masukannya, Fraksi Partai Demokrat melihat sektor UNKM juga dapat menjadi pendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, bidang pendidikan, dan kesehatan.
“Konsentrasi kita di bidang pendidikan beberapa tahun terkahir lebih bertumpu pada pembagunan fisik. Sedangkan paradigma pendidikan di Nunukan belum beruban. Masih paradigma lama. Maka dari itu dia menekankan agar lebih meningkatkan kapasitas dan kapabilitas guru merupakan sesuatu yang mutlak untuk diperhatikan,” kata Robinson lagi.
Untuk bidang Kesehatan, Fraksi Partai Demokrat melihat masih banyak ‘pekerjaan rumah’ yang harus benahi. Mulai dari keterbatasan jumlah tenaga medis, kualitas pelayanan Kesehatan maupun sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan.
Di daerah-darah perbatasan, khususnya dapil 4, papar Robinson, jumlah tenaga medis, mulai dari tenaga perawat, bidan hingga dokter masih cukup terbatas. Karena Fraksi Partai Demokrat berpandangan, pengelolaan RSUD tidak boleh sebatas memenuhi kewajiban pelayanan dasar, tetapi harus bertumpu paca kualitas pelayanan yang terus meningkat.
Mewakili Fraksi Gerakan Karya Pembangunan, Siti Raudah Arsyad dalam penyampaiannya meminta komitmen Bupati Nunukan sebagai kepala daerah untuk terus meningkatkan PAD melalui dari usulan program, kajian maupun rancangan kebijakan sehingga dapat ditindaklanjuti menjadi suatu kebijakan konkret yang sesuai dengan kebutuhan
“Agar opini WTP yang diterima Pemerintah Kabupaten Nunukan berkorelasi linier dengan peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, juru bicara fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, Hendrawan, mengatakan pihaknya meminta penjelasan terkait realisasi PAD yang mengalami penurunan dari yang telah ditargetkan sebelumnya raksi Perjuangan Persatuan Nasional meminta kepada pemda untuk rasional dalam proses perencanaan khususnya dalam menggali potensi pendapatan daerah dari sektor PAD dan dalam proses perencanaan belanja daerah baik itu belanja barang dan jasa maupun belanja modal, agar tetap memperhatikan beberapa rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI sehingga dapat meminimalisir beberapa kekurangan sehingga tidak terulang ditahun yang akan datang.
“Kami menyarankan dalam melakukan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan kajian serius tentang potensi-potensi ekonomi yang perlu dikembangkan,” kata Hendrawan
Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional juga mengharapkan kepada pemerintah daerah agar lebih giat dalam menggali dan memanfaatkan semua yang dapat meningkatkan PAD. (ADHE/DIKSIPRO)
