Surati Menkes, Bupati Nunukan Minta 5 Ribu Vial Vaksin Johnson & Johnson
NUNUKAN – Dengan kondisi geografis daerah mengalami banyak hambatan dalam hal akses transportasi, upaya pengedalian kasus pandemi Covid-19 di wilayah III di Kabupaten Nunukan melalui program vaksinasi, dirasa efektif jika menggunakan vaksin jenis Johnson & Johnson.
Karenanya, Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura menyurati Menteri Kesehatan RI terkait permintaan jenis vaksin tersebut untuk drooping pada wilayah-wilayah pedalaman di daerah Wilayah III tersebut.
“Banyak hambatan dengan kondisi geografis yang kurang menguntungkan serta biaya yang cukup besar untuk datang di daerah wilayah tiga. Akan lebih efisien jika vaksinasi terhadap penduduk disana menggunakan vaksin jenis Johnson & Johnson,” kata Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura, Selasa (9/11/2021).
Alasannya, penggunaan jenis vaksin dimaksud cukup dilakukan dengan satu kali suntik. Berbeda dengan jenis vaksin sebelumnya yang harus dilakukan dua kali tahapan vaksninasi. Artinya, akan mengurangi masa pelaksanaan dan waktu masyarakat untuk datang ke lokasi vaksin.
Untuk tahap awal, selaku Kepala Daerah Kabupaten Nunukan, Laura mengaku telah menyurati menkes RI, mengajukan permintaan 5000 vial yang nanti diperuntukkan pada masyarakat yang berada di wilayah-wilayah terpencil dan pedalaman.
Namun diakui, tantangan yang akan muncul dengan penggunaan vaksin jenis tersebut adalah bagaimana dapat menjaganya karena vaksin jenis Johnson & Johnson membutuhkan tempat penyimpanan dengan yang suhu yang terkendali.
Terkait urgensi kebutuhan vaksinasi dengan jenis terbaru ini mengingat indikator kesuksesan program vaksinasi juga tergantung cakupan wilayah yang dapat dicapai. Semakin tinggi cakupan wilayah vaksinasi maka semakin rendah kategori level daerah tersebut.
“Jika kita (Kabupaten Nunukan) saat ini masih berada pada level II PPKM, karena capaian vaksinasinya masih rendah. Di bawah 60 persen,” kata Laura.
Jumlah kasus COVID-9 di Kabupaten Nunukan mengalami penurunan drastis. Bahkan dalam seminggu terakhir hanya menangani sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) deportasi yang terpapar COVID-19.
Tentang kendala nyata di lapangan dalam melaksanakan vaksinasi, Laura kembali mengatakan, hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang tidak percaya ada COVID-19.
“Sejumlah kasus kematian orang yang divonis terpapar COVID-19 belum juga banyak merubah pemikiran warga sebagai akibat pandemi Covid-19” ujarnya.
Kendala lain, penduduk yang hendak divaksin secara administrasi tercatat tinggal di suatu wilayah kecamatan. Namun ketika dicek orangnya tidak ditemukan karena sudah pindah ke luar daerah, atau berada di Tawau, Malaysia. Kendala-kendala seperti ini mempersulit Pemkab Nunukan, memenuhi target vaksinasi.
Menurut Laura, perlu ada perbaikan data jumlah masyarakat dewasa dan anak-anak yang wajib vaksin.
“Nanti kalau rapat kerja dengan Gubernur terkait evaluasi vaksinasi, saya sampaikan data dan fakta di lapangan yang tidak sama tersebut,” tegas Laura. (BIAZ/DIKSIPRO)
