NUNUKAN – Pada beberapa kesempatan, di hadapan sejumlah wartawan yang mewawancarainya, Bupati Nunukan Irwan Sabri selalu memastikan optimis terwujudnya 17 program unggulan yang dujanjikan melalui kampanye suksesinya di Pilkada 2024 lalu.
Bahwa tiba-tiba ada kebijakan Presiden Prabowo Subianto tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 dalam mengelola anggaran belanja secara efektif, Iwan Sabri memastikan realisasi 17 program unggulan yang telah dia canangkan tersebut tetap akan terlaksana.
Namun pelaksanaannya, menurut Irwan, tentu saja dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian antara anggaran yang dibutuhkan dengan anggaran tersedia. Lantaran harus beradaptasi dengan kebijakan terbaru pemerintah secara nasional tersebut.
Kendati dilakukan penyesuaian anggaran, salah seorang anggota DPRD Nunukan, Gat Khaleb menyampaikan pendapatnya, bahwa tiga dari tujuh belas program unggulan yang mendapat porsi prioritas oleh Bupati masih cukup sulit jika dipaksakan terealisasi pasca 100 hari kerja dalam tahun ini.
Ketiga program unggulan berskala prioritas dimaksud adalah Bantuan pakaian seragam sekolah gratis untuk pelajar tingkat SD dan SMP, Pembangunan 200 unit rumah layak huni untuk masyarakat tidak mampu secara ekonomi serta Bantuan 1 unit alat berat pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan yang jumlahnya sebanyak 21 kecamatan.
Menurutnya, tidak terhindarkan kebijakan terbaru yang diluncurkan pemerintah, yakni Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 akan merubah banyak program pembangunan yang telah dirancang sebelumnya. Termasuk kegiatan-kegiatan yang mendapat porsi prioritas.
“Sekalipun dilakukan penyesuaian-penyesuaian (anggaran), tapi karena sudah mendekati pertengahan tahun, kira-kira ketiga program prioritas itu apa mungkin diwujudkan tahun ini. Dalam konteks terlaksana penuh seperti diharapkan masyarakat jika mengacu pada janji yang disampaikan pada masa kampanye suksesi saat itu, ” ujar Gat.
Jika bersikukuh untuk memenuhi target realisasinya, menurut Gat, Bantuan seragam sekolah gratis untuk siswa baru pelajar SD dan SMP menjadi program yang paling memungkinkan terakomodir dalam masa 100 hari kerja Bupati.
Itupun, katanya lagi, harus melihat kembali postur anggaran pada Dinas Pendidikan. Apakah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sekarang, pelaksanaannya dapat dilakukan dalam masa 100 hari kerja Bupati. Mengingat, kegiatan tersebut baru dapat dikatakan terealisasi penuh jika seluruh pelajar tingkat SD dan SMP pada 21 kecamatan di Kabupaten Nunukan dipastikan mendapatkannya.
Program pembangunan 200 unit rumah bantuan untuk masyarakat tidak mampu, dengan nilai masing-masing unit sebesar Rp. 25.00.000, terlebih dahulu harus dipertegas nomenklaturnya. Karena belum ada petunjuk teknis pelaksanaannya. Agar tidak memunculkan asumsi berbeda dan keliru di tengah masyarakat.
Kendati baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2026, program bantuan satu unit alat berat per kecamatan, menurut Gat Khaleb, pemenuhannya harus dilakukan secara selektif. Alasannya,
tidak semua kecamatan memiliki tingkat urgensi yang sama terhadap kebutuhan fasilitas tersebut.
Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik yang notabene masih mudah dijangkau oleh Dinas PU dalam pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan fisik, tidak memiliki kepentingan sebesar Kecamatan Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Lumbis Ogong dan wilayah Krayan yang memang membutuhkan alat berat untuk membangun jalan antar desa atau antar kecamatan.
“Makanya,. Bupati harus mengevaluasi kembali program bantuan alat berat di setiap kecamatan dengan pertimbangan tepat gunanya,” ujar politisi dari Partai Demokrat yang dikenal cukup vokal dalam mengkritisi kebijakan pemerintah jika dinilai kurang tepat.
Apa lagi, lanjut dia, untuk pengadaan unit alat berat itu nanti, pemerintah tidak sekedar mengadakannya, tapi melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) harus juga mengalokasikan anggaran operasional dan untuk perawatann