TANJUNG SELOR – Kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia di Kalimantan Utara (Kaltara) bukan sekadar garis batas negara, melainkan wilayah strategis yang harus tumbuh sejalan antara penguatan pertahanan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Kesepahaman inilah yang menjadi pokok pertemuan penting antara Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, dengan Tim Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Panglima TNI di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa (2/6).
Pertemuan yang berlangsung hangat namun penuh muatan strategis ini bertujuan menyatukan data dan pandangan, sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi sekaligus memperkokoh sistem pertahanan di wilayah perbatasan yang membentang sepanjang 1.038 kilometer tersebut.
Delegasi dari Markas Besar TNI dipimpin langsung oleh Marsma TNI Soegeng Ryady, didampingi sejumlah perwira tinggi dan menengah, antara lain Brigjen TNI (Mar) Niko Budi L. Harumbintoro, Kolonel Arh Hany Mahmudhi, serta Kolonel Pom I Putu Nova S. Thama.
Pembangunan Seimbang: Kesejahteraan dan Kedaulatan
Dalam paparannya, Wagub Ingkong Ala menegaskan bahwa pembangunan di wilayah perbatasan memerlukan rumusan yang tepat sasaran. Menurutnya, pendekatan militer semata tidaklah cukup, melainkan harus diimbangi dengan percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur.
“Kami menerapkan pendekatan baru yang kami sebut sebagai ‘Teori Kemakmuran’ atau Prosperity Approach, yang melengkapi pendekatan keamanan yang sudah berjalan. Kami percaya, pertumbuhan ekonomi dan penguatan pertahanan harus berjalan beriringan. Ketika masyarakat di perbatasan hidup sejahtera dan mandiri, di situlah ketahanan nasional kita sesungguhnya semakin kokoh,” ungkap Ingkong.
Ia juga mengapresiasi perhatian besar dari pemerintah pusat terhadap wilayah ini, namun menekankan bahwa tantangan konektivitas masih menjadi pekerjaan rumah utama yang butuh dukungan semua pihak.
Terobosan Akses dan Jalur Logistik
Salah satu langkah nyata yang sedang diupayakan Pemprov Kaltara adalah sinkronisasi status jalur logistik darat bekas kawasan Hutan Produksi Terbatas (eks-HPH) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Langkah ini dinilai strategis untuk membuka isolasi wilayah dan memperlancar mobilitas warga.
Data terbaru hingga tahun 2026 mencatat, total panjang jalur paralel dan akses di wilayah perbatasan Kaltara telah mencapai 970,70 kilometer. Kini, fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas jalan dan status jalur tersebut, terutama untuk menjangkau daerah-daerah terisolir di Kabupaten Malinau dan Nunukan.
Sejumlah proyek kunci yang menjadi prioritas antara lain penyelesaian pembangunan Jembatan Utama Apau Kayan–Data Dian, Jembatan Semamu, hingga Jembatan Binuang di jalur Malinau–Krayan. Tak hanya itu, keselarasan tata ruang dan aspek lingkungan hidup juga menjadi perhatian agar pembangunan berjalan lestari dan ramah lingkungan.
Usulan Daerah Otonomi Baru demi Akselerasi
Sebagai solusi jangka panjang agar pelayanan publik dan pembangunan dapat lebih fokus dan cepat, Pemprov Kaltara terus mendorong pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Wilayah usulan tersebut meliputi Kabupaten Apo Kayan, Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), dan Kabupaten Sebatik.
Usulan dan langkah strategis ini mendapatkan respon positif dari Tim Staf Ahli Panglima TNI. Mereka menilai gagasan-gagasan tersebut sangat relevan dan akan dibawa sebagai bahan pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan tingkat nasional.
Dukungan kebijakan pusat diharapkan dapat memperlancar pembangunan perbatasan, menjamin ketahanan pangan, serta mengamankan proyek-proyek strategis nasional di Kaltara, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang dan PLTA Sungai Kayan. (dkisp)