Panen Perdana Jagung program Bulog, ‘Panen’ kritik

NUNUKAN – Ketua Forum Masyarakat Lintas Etnis (Formaline) Nunukan, Sumari, menyatakan dukungannya terhadap program tanam jagung 100 hektar yang dijalankan Perum Bulog di Kabupaten Nunukan. Namun, ia mengingatkan agar program tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah.
‎
‎Kritikan Sumari tersebut menyusul adanya gagasan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP KIB Kalimantan Utara, Andi Lempong, yang berharap DPRD Nunukan bersama pemerintah daerah dapat mengambil peran melalui dukungan anggaran APBD guna membantu kebutuhan modal para petani dalam program tersebut.
‎
‎Menurut Sumari, pola pertanian yang seluruh kebutuhan usahanya ditanggung pemerintah, mulai dari pembukaan lahan, pengadaan bibit hingga racun rumput, justru berpotensi melemahkan motivasi petani dalam mengelola usaha tani secara serius.
‎
‎“Karena semuanya serba bantuan, masyarakat cenderung pasrah dengan hasil kerja mereka. Kalau berhasil ya berhasil, kalau tidak berhasil juga dianggap tidak masalah karena mereka tidak merasa rugi dari modal sendiri,” ujarnya.
‎
‎Ia menilai pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada edukasi dan peningkatan kapasitas petani, terutama dalam penerapan teknologi pertanian modern agar masyarakat benar-benar memahami tata kelola budidaya jagung yang baik dan bertanggung jawab terhadap usaha yang dijalankan.
‎
‎Sumari juga mencontohkan hasil panen perdana di lahan percontohan program tanam jagung di kawasan Selisun, Kelurahan Nunukan Selatan. Menurutnya, hasil produksi yang diperoleh belum menunjukkan kualitas maksimal.
‎
‎“Dari hasil panen terlihat bonggol jagung yang dihasilkan kecil-kecil dan lahannya juga kurang terawat,” katanya.
‎
‎Ia menegaskan bantuan pemerintah tetap diperlukan, namun tidak boleh membuat petani sepenuhnya bergantung. Ketika petani ikut mengeluarkan modal dan tenaga sendiri, maka semangat untuk merawat tanaman hingga berhasil akan lebih besar.
‎
‎“Boleh dibantu, tapi jangan semuanya bergantung pada pemerintah. Itu membuat petaninya kurang termotivasi karena merasa tidak keluar modal,” tambahnya.
‎
‎Sumari juga menyinggung masih adanya praktik penyalahgunaan bantuan pertanian, seperti bibit gratis yang justru dijual kembali kepada pihak lain oleh penerimanya.
‎
‎Sementara itu, Ketua I Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Nunukan, Syafri Hebe, mengingatkan agar kelompok tani yang dilibatkan dalam program tersebut benar-benar terseleksi dan memang memiliki latar belakang sebagai petani jagung.
‎
‎Menurut Syafri, perekrutan masyarakat untuk menggarap lahan seluas 100 hektar tidak boleh hanya berdasarkan antusiasme semata atau sekadar mengejar pemenuhan kuota tenaga penggarap.
‎
‎“Masyarakat yang direkrut jangan asal comot. Jangan hanya karena antusias lalu dilibatkan, padahal bukan petani jagung yang sebenarnya,” tegasnya.
‎
‎Ia menilai program penanaman jagung bukanlah hal baru di Nunukan. Program serupa disebut sudah beberapa kali dijalankan sebelumnya, namun hasilnya belum mampu menjadikan daerah tersebut mandiri dalam memenuhi kebutuhan jagung, termasuk untuk pakan ternak.
‎
‎“Dengan program-program yang sudah pernah dijalankan, seharusnya kita sudah swasembada. Tapi faktanya untuk kebutuhan pakan ternak saja kita masih mendatangkan dari luar daerah,” pungkas Syafri.