NUNUKAN – Jajaran pengurus dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Nunukan telah mengambil sikap tegas dan lugas, menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua PWI Kalimantan Utara (Kaltara), Nicky Saputra Novianto.
Keputusan ini dicapai melalui rapat internal yang berlangsung di Sekretariat PWI Nunukan, Jalan A. Yani, Jumat (22/8/25) malam. Rapat tersebut tidak hanya sekadar pertemuan, melainkan forum serius yang menjadi wadah bagi seluruh anggota untuk menyuarakan keresahan dan tuntutan terhadap kondisi organisasi di tingkat provinsi.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris PWI Nunukan, Taufik, dihadiri oleh dewan penasehat, pengurus harian, hingga anggota aktif PWI Nunukan. Suasana rapat berlangsung alot, mencerminkan tingginya kepedulian para wartawan terhadap keberlangsungan dan marwah profesi.
Mereka akhirnya sepakat bahwa kepemimpinan saat ini tidak mampu menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya, mengakibatkan stagnasi dan ketidakjelasan arah PWI Kaltara. Sikap yang dihasilkan dari rapat ini merupakan respons kolektif yang mencerminkan aspirasi dari seluruh anggota.
Salah satu poin krusial yang dihasilkan dari rapat tersebut adalah desakan agar Dewan Kehormatan (DK) mengambil sikap tegas. PWI Nunukan memandang bahwa dinamika organisasi di tubuh PWI Kaltara sudah mengarah pada kondisi yang tidak kondusif, bahkan berpotensi merusak citra organisasi.
Mosi tidak percaya yang dinyatakan secara resmi menjadi bukti otentik dari kekecewaan yang mendalam terhadap kepemimpinan Nicky Saputra Novianto. Keputusan ini bukan diambil secara gegabah, melainkan hasil dari pertimbangan matang dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PWI Kaltara.
Selain itu, PWI Nunukan juga meminta PWI Kaltara untuk tidak menyatakan dukungan kepada figur manapun yang akan berkontestasi pada Kongres PWI Pusat di Jawa Barat, yang dijadwalkan pada 28-31 Agustus 2025.
Permintaan ini muncul setelah PWI Nunukan mencermati adanya indikasi ketidaknetralan dalam pengambilan keputusan di tingkat provinsi. Menurut Taufik, dukungan terhadap figur tertentu seharusnya diputuskan melalui mekanisme yang transparan dan demokratis, bukan berdasarkan keputusan sepihak atau tanpa melalui musyawarah.
Poin berikutnya, PWI Nunukan mendesak agar pengurus PWI Kaltara segera mengambil sikap terhadap permasalahan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
Taufik menekankan pentingnya penjadwalan ulang rapat pleno, sebab rapat pleno yang berlangsung di Kota Tarakan pada 21 Agustus 2025 berakhir tanpa keputusan apapun.
“Rekan-rekan pengurus PWI Kaltara kami minta perlu mengambil keputusan melalui penjadwalan ulang rapat pleno, sebab, rapat pleno yang berlangsung tanggal 21 Agustus 2025 di Kota Tarakan, berakhir tanpa keputusan apapun prihal arah dukungan PWI Kaltara di Kongres Persatuan,” ucap Taufik.
Dewan Penasehat PWI Nunukan, Gazalba Tahir SH, turut menegaskan bahwa forum tertinggi dalam organisasi adalah rapat pleno. Menurutnya, sikap PWI Nunukan yang dikeluarkan adalah sikap resmi organisasi, diputuskan bersama dalam rapat resmi.
“Semangatnya adalah mendorong evaluasi dan perbaikan di tubuh PWI Kaltara sebagai rumah besar seluruh anggotanya,” imbuh Gazalba Tahir, menekankan bahwa langkah ini diambil demi kebaikan bersama dan masa depan organisasi.
Muhammad Wahyu, Wakil Ketua Bidang Organisasi, dengan tegas menyatakan bahwa sikap PWI Nunukan terhadap isu-isu yang sedang berkembang sudah final dan tidak dapat ditinjau kembali. Menurutnya, keputusan yang telah diambil merupakan hasil pertimbangan bersama yang mengedepankan kepentingan organisasi dan marwah profesi wartawan.
“Konsistensi menjadi kunci menjaga integritas dan kepercayaan publik kepada PWI Nunukan,” tegasnya, menunjukkan komitmen kuat dari jajaran pengurus.
Sementara itu, Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Budi Anshori, menyampaikan pandangannya agar roda organisasi tetap berjalan, PWI Kaltara perlu segera mengambil langkah tegas. Ia juga menambahkan, peran Litbang akan difokuskan untuk merumuskan gagasan serta program kerja yang bisa memperkuat kapasitas anggota sekaligus memperluas ruang kerja PWI di tengah masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa PWI Nunukan tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan solusi konstruktif.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Adharsyah, juga menilai bahwa peningkatan kompetensi wartawan di Nunukan harus terus menjadi prioritas. Ia memandang perlu PWI Kaltara untuk mengambil sikap tegas dalam rapat pleno berikutnya, sehingga program-program pendidikan dan pelatihan dapat berjalan optimal. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap kualitas sumber daya manusia wartawan di daerah.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Pernyataan Sikap oleh seluruh pengurus dan anggota PWI Nunukan yang hadir. Penandatanganan ini bukan hanya formalitas, melainkan komitmen bersama untuk menjaga marwah organisasi serta memperkuat soliditas internal.
Dokumen tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh PWI Kalimantan Utara sebagai induk organisasi di tingkat provinsi. Pengambilan sikap ini diharapkan menjadi acuan bagi keberlangsungan organisasi ke depan, sekaligus menjadi dorongan kuat bagi PWI Kaltara untuk segera berbenah. (WIRA/DPro)