Mansyur : “Sampaikan aspirasi tanpa batas ruang, waktu dan momentum,”

Saat Reses di Kelurahan Nunukan Tengah

NUNUKAN – Warga masyarakat Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan mungkin perlu diapresiasi dan mendapat pujian. Jika belum bisa untuk semuanya, setidaknya apresiasi dan pujian itu layak diberikan untuk mereka yang hadir pada kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Reses) anggota DPRD Nunukan, Muhammad Mansyur, yang digelar Sabtu (22/3/2025) di Jl. Teuku Umar, RT. 13.Kelurahan Nunukan Tengah.

Alasannya, kehadiran mereka pada perhelatan yang digelar oleh Sekretaris Komisi II di DPRD Nunukan tersebut sekedar memenuhi hukum sunnah di dalam agama Islam untuk menghadiri udangan. Namun mereka bermaksud memanfaatkan momen reses tersebut menjadi sarana efektif untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah melalui wakil mereka yang ada di parlemen daerah. DPRD.

Hal tersebut jelas terlihat saat sesi diskusi atau tanya jawab dibuka. Tanpa menunggu waktu lama, beberapa diantara warga yang hadir langsung mengacungkan jari. Memberi isyarat untuk mendapat kesempatan menyampaikan aspirasinya.  Sayangnya, kesempatan yang terbatas lantaran menjelang waktu berbuka puasa, hanya dapat mengakomodir 6 orang warga yang dibagi menjadi dua sesi untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Muhmmad Mansyur menjelaskan, tanpa bermaksud membatasi kesempatan dan hak masyarakat berpartisipasi dalam Pembangunan yang diselenggarakan pemerintah melalui usulan atau saran yang disampaikan saat reses anggota DPRD, namun kondisi tersebut lebih disebabkan waktu yang memang terbatas.

Namun, bagi dirinya maupun tiga anggota DPRD Nunukan lainnya dari Fraksi Partai NasDem, yakni Andi Fajrul Syam, Firman Latif dan Hendrawan, kesempatan masyarakat dari masing-masing wilayah yang diwakili untuk menyampaikan aspirasi, tidak aakan dibatasi oleh ruang, waktu dan momentum. Tidak sempat dalam kegiatan reses yang digelar, menurut Muhammad Mansyur, mereka berempat siap kapan saja pada waktu yang tersedia, masyarakat dapat berdiskusi untuk hal-hal yang dipertimbangkan bisa menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

“Bahkan, jika dirasa cukup, penyampaian lewat telepon juga tidak masalah. Tidak ada yang sulit jika ada hal yang bisa kitaa permudah,” tegas Muhammad Mansyur saat itu.

Kendati kesempatan saat itu terbatas untuk enam orang warga yang menyampaikan aspirasinya, namun materi yang disampaikan  cukup mengakomodir aspirasi banyak masyarakat di wilayah tersebut. Demikian juga dengan keragaman latar belakang masing-masing penyampai dinilai mewakili umumnya kelompok-kelompok yang ada di tengah masyarakat.

Sebut saja diantaranya, seorang ibu rumah tangga bernama Nurma, warga Sei. Bolong RT. 13 yang membawa aspirasi kebutuhan penerangan lampu jalan. Atau warga dari RT. 11 bernama Salim yang mengkritisi banyaknya perusahaan dari luar daerah yang beroperasi di wilayah Kabupaten Nunukan tapi lebih memilih berkantor di luar daerah Kabupaten Nunukan.

“Kami juga mengkritisi, kebanyakan dari perusahaan itu tidak maksimal memberdayakan tenaga kerja local. Mereka justru memboyong tenaga kerja dari luar daerah. Bukan memanfaatkan putra putri Nunukan,” ujar Salim.

Kendati dengan pembawaan serta tampilan religious ciri khas tokoh agama, warga bernama Idris ternyata memiliki atensi sangat tinggi terhadap pendidikan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak mendapat hak pendidikan di negara tempat orang tuanya bekerja, dalam hal ini Malaysia.

Alternatif terbaiknya, kata Idris, adalah kesempatan bersekolah di wilayah negara Indonesia terdekat, yakni Nunukan. Namun permasalahan yang muncul, bagaimana dengan tempat tinggal anak-anak tersebut selama sekolah di Nunukan jika pilihnnya selain asrama untuk pelajar SMK Negeri Nunukan atau asrama sekolah lainnya yang dikelola sebuah lembaga Yayasan Katolik.

“Harapan kami, Pemerintah Daerah segera membangun rumah singgah untuk ditempati anak-anak PMI yang mengikuti program pendidikan di Kabupaten Nunukan,” kata Idris.

Dari kalangan generasi muda sendiri terwakilkan oleh Anisa Mukti. Mahasiswi semester IV di Universitas Borneo Tarakan (UBT) Jurusan Bimbingan dan Konseling (BK) yang tinggal di RT.  22 Kelurahan Nunukan Tengah ini menyampaikan persoalan masih banyak pelajar putra putri Nunukan dari kalangan keluarg kurang mampu terhambat jika ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lantaran ‘dihadang’ permasalahan kesanggupan membiayai dari orang tua mereka.

“Yang ingin saya suarakan, Pemerintah Daerah dengan dukung DPRD, dapat mengalokasikan anggaran untuk bea siswa yang lebih signifikan untuk  meringankan kebutuhan biaya pendidikan yang ingin ditempuh anak-anak dari keluarga kurang mampu,” ujar Anisa.

Merangkum jawaban untuk seluruh usulan yang diajukan, menurut Mansyur, pemenuhan penerangan lampu jalan yang banyak dibutuhkan masyarakat untuk sejumlah kawasan yang memang belum mendapatkan penerangan, masih terus diperjuangkan anggota DPRD Nunukan. Sebagian ada yang sudah terealisasi, ada yang sementara berjalan dan ada yang masih terus diperjuangkan melalui lembaga DPRD untuk segera dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Perusahaan-perusahan yang beroperasi di Nunukan namun memilih berkantor di daerah lain, menurut Mansyur, saat ini juga menjadi sorotan serius oleh anggota DPRD Nunukan dari Fraksi Partai NasDem. Yang akan mendesak Kepala Daerah untuk menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai landasan mengharuskan Perusahaan berkantor di wilayah Kabupaten Nunukan.

Demikian juga tentang perekrutan tenaga kerja lokal oleh perusahaan akan ditindaklanjuti guna menekan angka pengangguran yang masih menjadi masalah serius di daerah ini. Namun menurut Mansyur, ada permasalahan yang justru datangnya dari calon tenaga kerja kita sendiri. Masih banyak yang pilih-pilih pekerjaan. Banyak juga yang malu untuk melakukan suatu bidang kerja tertentu yang dinilai kurang bergengsi.

Begitu respec dengan generasi muda serupa Anisa Mukti yang dianggap memiliki kepedulian terhadap pemenuhan hak pendidikan generasi muda dari kalangan keluarga kurang mampu.

“Terkait bentuk dukungan wakil rakyat terhadap pendidikan pelajar dari keluarga kurang mampu melalui bea siswa, tahun ini tersedia seribu quota bea siswa,” ujar Mansyur. (ADHE/DIKSIPRO)

Komentar
Exit mobile version