TANJUNG SELOR – Pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar urusan administrasi, melainkan kunci strategis untuk menggerakkan roda ekonomi di Kaltara! Melalui tata kelola yang lebih baik, Pemprov bertekad memperluas penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sekaligus memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMK-K).
Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M. saat membuka Bimbingan Teknis Strategi Pengadaan di Aula Kantor Gubernur, Rabu (8/7), mewakili Gubernur.
“Pengadaan harus menjadi alat untuk memajukan ekonomi daerah. Tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan kantor, tapi harus memberi dampak nyata bagi pelaku usaha lokal dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Denny.
Kunci perbaikan kali ini ada pada penerapan mekanisme Clearing House dan Konsolidasi:
✅ Konsolidasi: Mengatur kebutuhan belanja agar lebih efisien dan terarah
✅ Clearing House: Forum penyelesaian masalah bersama ahli dan pemangku kepentingan, mempercepat keputusan, serta menjamin transparansi dan kepastian hukum
Diharapkan lewat sinergi ini, setiap rupiah belanja pemerintah berputar lebih banyak di Kaltara, memberi peluang lebih besar bagi produk lokal dan pelaku usaha mikro untuk tumbuh.
Kegiatan ini turut dihadiri narasumber dari LKPP dan KPK, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik. (dkisp/ADV)