LOMBOK – Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., turut hadir dalam Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026. Forum penting ini resmi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16 Juli 2026).
Mengusung tema “Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, pertemuan ini diikuti oleh 28 Gubernur dan Wakil Gubernur dari seluruh penjuru Indonesia. Gubernur Zainal hadir didampingi sejumlah kepala perangkat daerah Pemprov Kaltara, mulai dari Kepala Bapenda, Disperindagkop UKM, PUPR Perkim, Disdukcapil, hingga pejabat Biro Adpim dan Biro Hukum.
Sebelum arahan utama, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal selaku tuan rumah sekaligus Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud selaku Ketua APPSI menegaskan: forum ini adalah ruang berharga untuk saling berbagi pengalaman, memperkuat kerja sama, dan menemukan solusi nyata atas berbagai hambatan yang dihadapi daerah.
Tantangan Kepala Daerah Makin Kompleks
Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya mengakui beban dan tekanan yang dihadapi para kepala daerah saat ini semakin berat. Mulai dari dinamika geopolitik global, penyesuaian kebijakan nasional, pelaksanaan visi misi daerah, tantangan media digital, hingga persoalan hukum yang menuntut kehati-hatian ekstra.
“Menjadi kepala daerah tidaklah mudah, tekanan datang dari segala arah. Maka forum seperti ini penting sebagai ruang saling menguatkan dan berbagi pengalaman,” ujar Bima Arya.
Ia pun menyampaikan pesan tegas Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: seluruh daerah wajib terus berupaya menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Caranya bisa melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, penguatan BUMD dan BLUD, optimalisasi aset daerah, hingga membangun kemitraan dan sinergi erat dengan pemerintah pusat.
Integritas & Penyelesaian Batas Wilayah Jadi Fokus
Bima Arya juga mengingatkan terkait maraknya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat daerah. Ia menekankan mutlaknya kepemimpinan yang berintegritas tinggi, serta menjaga hubungan konstruktif dan patuh aturan bersama Forkopimda.
Selain itu, para Gubernur diminta memberi perhatian serius pada penyelesaian batas wilayah antardaerah. Kementerian Dalam Negeri berkomitmen siap memfasilitasi penyelesaian masalah ini melalui koordinasi yang berkelanjutan.
Raker APPSI 2026 berlangsung selama 15–17 Juli 2026. Sebelumnya, para peserta telah mengikuti acara ramah tamah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTB. (dkisp)